Berbagai persoalan kerap terjadi dibeberapa daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Persoalan ketertinggalan pembangunan wilayah perbatasan masih menjadi perhatian banyak pihak. Hal tersebut yang disuarakan Hetifah, Anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (29/2).

“Persoalan di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara bukan saja terkait keamanan, tetapi juga soal suplai kebutuhan bahan pokok, transportasi, adanya Pelabuhan Kapal dan Bandara yang belum beroperasi, dan lain-lain,” ujar anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini.

Hetifah juga menyayangkan minimnya sarana pendidikan atau yang ada di Kalimantan Utara, terutama daerah perbatasan. “Banyak desa-desa yang tidak punya sekolah Pak (Menteri), para siswa harus bersusah payah pergi ke sekolah, menyeberang sungai,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hetifah juga menyampaikan dukungannya atas rencana pemerintah yang akan melakukan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Ia juga mendukung terbentuknya Kota Sebatik di Nunukan Kaltara.

Selain itu Hetifah juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memberi perhatian bagi daerah yang baru terbentuk. “Di Kalimantan Utara, Provinsi yang paling muda, kami minta perhatian pemerintah untuk tidak memperlakukan seperti Provinsi yang sudah lama terbentuk. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kaltara baru 25 persen, kami mohon tidak diperlakukan moratorium penerimaan pegawai,” ujarnya.

Kepada Menteri Dalam Negeri ia mengusulkan terkait dukungan dibentuknya Kota Sebatik. “Kota Sebatik sudah lama diusulkan dalam DOB, dan sudah sering dikunjungi beberapa Presiden, kami minta ketegasan Pak Menteri dalam Desartada ini,” tegas Hetifah.

Secara khusus, Hetifah mengusulkan Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi. “Untuk Ibu Kota kita usul Tanjung Selor,” pungkasnya. (hs,mp) foto: runi/parle/hr.